Pejabat Terkait Sebut Bendahara 02 Paling Tahu
Harimanado.com-Melonguane — Kisruh pencairan biaya Alat Tulis Kantor (ATK) dan Peralatan Kebersihan tertanggal 12 Maret 2019 dari pos anggaran Wakil Bupati (Wabup) Talaud yang diduga menggunakan surat pertanggungjawaban (SPJ) bodong, makin menarik disimak.
Sebab meski mengakui menandatangani 2 kwitansi pembayaran tersebut, para pejabat terkait saling lempar tanggungjawab. Anehnya lagi, terungkap, anggaran itu untuk pembayaran hutang.
Pertama, Sterry Kawelas selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah mengungkapkan, 2 pencairan tersebut merupakan kegiatan rutin di kantor.
“Maksudnya, itu (pencairan ATK dan peralatan kebersihan) kegiatan rutin di kantor. Semua pencairan di sekretariat daerah itu ada di bagian, ada pos bupati dan wakil,” katanya.
Meski begitu, ditegaskan, ia tidak mengetahui apakah benar pencairan anggaran tersebut digunakan untuk pembayaran ATK dan peralatan kebersihan.
“Saya tidak tahu pemakaian belanja ATK itu untuk yang mana. Saya tidak tahu. Maksudnya, SPJ saya yang bayar karena itu ambil di pos (anggaran) wabup,” tegasnya.
Menurut Kawelas, yang melakukan pembayaran ke pihak ke 3 adalah Bendahara Wabup Norbertus Tindige. Sebab, disebutkan, itu merupakan hutang dari kantor wabup.
“Yang membayar itu sebenarnya Bendahara Wabup Norbertus Tindige. Jadi sesuai kwitansi saya yang bayar, tapi di lapangan dia (Tindige) yang bayar. Karena hutang mereka (dari kantor wabup),” tekannya.
Saat dikejar terkait hutang apa, Kawelas langsung berkelit tidak tahu. “Saya tidak tahu ada pakai bayar hutang atau (bayar) apa. Kalau saya ada kwitansi yang saya berikan ke bendahara wabup (Tindige),” pungkasnya.
Sementara itu, Fernando Pandengkalu selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengungkapkan, semua pencairan di sekretariat daerah sudah jelas.
“Pencairan di sekretariat daerah sudah lewat mekanisme melalui proses pencairan dokumen dan administrasi,” kelitnya.
Diutarakan, ia selaku Kasubag Keuangan hanya sebagai verifikatur, hanya bertugas memverifikasi kebenaran dokumen bukan kebenaran barang.
“Kebenaran dokumen dalam artian, dokumen-dokumen harus diverifikasi kelengkapan administrasi nota pesanan, berita acara, kwitansi. Setelah semua lengkap, di situ peran kasubag keuangan untuk verifikasi,” tuturnya.
Ditekankan Pamdengkalu, yang mengetahui secara persis apakah fisik barang ada atau tidak, itu Bendahara Wabup.
“Saya hanya tanda tangan verifikasi pencairan. Sementara untuk fisik barang bodong atau tidak itu di ranah bendahara. Yakni Bendahara Wabup Norbertus Tindige,” tutupnya.
Terpisah, Tindige atau lebih dikenal di jajaran Pemkab Talaud dengan panggilan Boy saat dikonfirmasi terkait hal ini, enggan berkomentar banyak. “Nanti saya cek ulang ya,” singkatnya.
Diketahui, untuk memuluskan aksi menghabiskan anggaran pos Wabup Talaud yang tidak bisa digunakan Petrus Simon Tuange (PST), saat Sri Wahyumi Maria Manalip (SWM) menjabat Bupati Talaud; oknum-oknum ASN tak bertanggungjawab di Setda Pemkab Talaud, diduga menggunakan SPJ alias bodong.
“Sudah bukan rahasia lagi kalau Ibu SWM selama menjabat Bupati Talaud membekukan seluruh kegiatan Bapak PST. Mulai dari kegiatan pemerintahan hingga anggaran wabup. Hal ini dijadikan kesempatan bagi oknum-oknum ASN untuk meraup keuntungan,” kata sumber resmi koran ini dari Pemkab Talaud sembari meminta namanya disembunyikan.
“Oknum-oknum (ASN) ini memiliki jabatan strategis dalam bidang keuangan, sehingga mereka dengan gampang ‘main mata’ untuk melakukan pencairan. Mereka menggunakan SPJ bodong,” sambung sumber.
Diutarakan, di Januari hingga saat SWM ditangkap KPK pada 29 April 2019 , meski ruangan wabup tidak ada aktivitas karena diperintahkan untuk dikosongkan, masih ada saja pencairan dari anggaran pos wabup untuk belanja alat tulis kantor (ATK) dan alat serta bahan pembersih.
“Ini kan aneh, saat tidak ada aktivitas kegiatan pemerintahan di ruangan kantor wabup, terus ada pencairan belanja ATK. Kemudian juga ada pencairan peralatan dan bahan pembersih, tapi Januari hingga April, ruangan kantor wabup tidak pernah dibersihkan,” tutup sumber.
Berdasarkan informasi tersebut, wartawan koran ini kemudian melakukan penelusuran di Setda Pemkab Talaud. Hasilnya ditemukan 2 kwitansi dengan total anggaran sekira Rp 11.347.805 untuk pembayaran belanja ATK dan peralatan serta bahan pembersih dari anggaran pos wabup.
Pertama, kwitansi pembayaran: belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk keperluan Kantor Sekretariat Daerah Pos Wakil Bupati Kepulauan Talaud pada pemakaian selang bulan Januari s/d Februari 2019, sesuai Nota Pesanan tertanggal 09 Januari 2019. Dengan uang sejumlah Rp 4.689.055,-.
Kedua, kwitansi pembayaran: Belanja Alat Tulis Kantor untuk keperluan Kantor Sekretariat Daerah Pos Wakil Bupati Kepulauan Talaud pada pemakaian selang bulan Januari s/d Februari 2019, sesuai Nota Pesanan ter tanggal 09 Januari 2019. Dengan uang sejumlah Rp 6.658.750,-.
2 kwitansi ini ditandatangani Vivie BM di atas materai 6000 sebagai penerima. Kemudian Fernando Pandengkalu SE dengan NIP 198409142007011005 selaku PPTK, Ir Adolf S Binilang ME dengan NIP 196010271989031005 selaku Pengguna Anggaran dan terakhir Sterry Kawelas dengan NIP 198306032009031002 selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah.
Saat dikonfirmasi via ponsel dan pesan singkat ke Makaluase di 08218920xxxx dan Binilang di 081143xxxx serta 08124213xxxx, belum merespons. Sedangkan Kawelas, dihubungi di 08234677xxxx mengatakan, ia tidak mengetahui apakah pencairan tersebut menggunakan SPJ bodong. “Itu (belanja ATK dan peralatan kebersihan kantor) merupakan belanja rutin di kantor, semua pencairan di Setda (Pemkab Talaud),” tuturnya.
Senada, Pandengkalu mengakui, ia termasuk orang yang membubuhkan tandatangan dalam kwitansi tersebut.
“Memang betul saya termasuk orang yang ada (membubuhkan tandatangan) di dalam (kwitansi) pencairan tersebut. Untuk masalah (SPJ) bodong atau tidak di pengadaan atau pencairan tersebut, saya rasa saya bukan tempatnya (untuk konfirmasi),” katanya melalui sambungan seluler di 08239342xxxx.(ian)
