MANADO- Skandal mafia kuota calon jamaah haji Sulut menjadi konsumsi Kementerian Agama Ri.
Karena menghebohkan, Dirjen Haji dan Umrah Kemenag RI turun tangan menjelaskan persoalan dan langkah langkah untuk atasi penduduk bukan warga Sulut yang disulap KTP asal Sulut.
“Masalah terkait haji tidak akan habisnya, maka kita telah buat regulasi baru di UU nomor 8 tahun 2019. Misalnya minimal 6 bulan setelah diterbitkan KTP baru bisa diterima pendaftaran haji,”kata Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Dr Hi Muhajirin Yanis di acara Talk Show Haji dan Permasalahannya di Swissbel Hotel Senin (26/8).
Acara talk show yang dipandu Hi Wahyudin Ukoli menampilkan Kakanwil Kemenag Sulut Hi Dr Abdul Rasyid dan Kadis Capil Manado Julies Oehlers berjalan hangat dan beberkan masalah di tingkat pemberian KTP.
Yanis menegaskan kasus jamaah impor dari luar Sulut harus dibenahi sama sama. Tidak bisa diselesaikan satu elemen. Olehnya Kemenag RI akan menyusun peraturan terkait haji dengan menunggu masukan dari daerah.
“Kalau yang dapat porsi sejak 10 tahun lalu tidak bisa dibatalkan status kepesertaan sebagai calon haji. Karena yang dapat batalkan melalui putusan pengadilan. Caranya pemda mencabut status kependudukan KTP di pengadilan,”tegasnya.
Kadis Capil Manado Julies Oehlers menjelaskan Capil tidak bisa melarang siapa saja yang ingin pindah
“Kalau sudah memenuhi 3 syarat, kami tetap akan memproses,”tandasnya,
Mantan Kaknwil Kemenag Sulut Hi Holil Dpmu menegaskan Capil harus ada aturan tambahan. Supaya Kemenag bisa cegat para mafia.
“Ditambah aturan khusus sebagai kebijakan lokal,”sarannya.
Kakanwil Kemenag Sulut sendiri menegaskan tidak ada mafia haji di kemenag Sulut
“Kalau pun ada, itu oknum,” tandasnya
Tapi dia berjanji akan mendukung untuk pembentukan tim independen.
Diskusi yang belum ada titik temu ikut dihadiri empat mantan Kakanwil Sulut, Hi Yusuf Otoluwa
Holil Domu, Syaban Mauluddin dan Suleman Awad. Turut hadir juga Rektor IAIN Manado Dr Delmus ponari, Ketua MUI Sulut KH Abd Wahab Abd Gafur, Ketua PWM Muhamadiyah Dr Nasarudin para pimpiinan ormas dan kemenag se Sulut.
Rasyid juga menambahkan temuan jamaah haji asal Makassar saat di asrama haji dan embarkasi Balikpapan. Dia sependapat dengan Holil suoaya Capil membenahi prosedur di capil. Karena regulasi berbeda dengan kenyataan.
Lutvia Alwi dari salah satu pengurus KBIH mengaku sering kedapatan ada jamaah yang bukan asli Sulut. Dia juga menyentil soal dana tali kasih dari pemerintah daerah yang jatuh ke tangan bukan jamaah asal Sulut.
Yanis menutup diskusi dengan mengatakan masalahnya tdak akan selesai. Meski buat tim pasti ada temuan.
“Kita cari solusi,ke depan. Kita buat sistem baru. Saya tunggu masukan dari Sulut,”tandasnya
Ukoli menutup acara talk show dengan menawarkan solusi setiap calon jamaah juga meminta keterangan domisili.(“)
