Harimanado.com,MANADO—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Talaud menjadi sasaran kritik. Arahnya dialamatkan kepada kinerja Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Dr Elly Engelbert Lasut (E2L).
Hujatan itu akibat Bupati E2L didugq lagi fokus mengurus nasib ASN dan masyarakat Talaud beberapa bulan terakhir.
Ayah personil DPR RI Hillary Lasut ini disinyalir hanya sibuk mengurus partai politik yang dipimpinnya.
Akibatnya pos anggaran di APBD-Perubahan (APBD-P) Pemkab Talaud 2023 jadi mandek.
“Seperti, gaji Tenaga Kesehatan (Nakes) dan pembangunan di Talaud yang belum terbayarkan,”kata Max Awulle yang menyayangkan kinerja dari Bupati E2L.
Kritikan warga berawal dari postingan putri Elly Lasut di IG Hillary Lasut. Legislator DPR RI yang akan di-PAW sebarkan postingan yang isinya mengungkapkan kekecewaan Nakes Talaud sambil salahkan pihak Pemprov Sulut tidak segera mengevaluasi APBD Perubahan.
“Harusnya meminta konfirmasi ayahnya sendiri, HBL membuat panas suasana dengan mengancam akan memimpin demo. Padahal ini adalah kelalaian Pemkab Talaud,” tambahnya lagi.
Mengenai ancaman dan kritikan HBL itu Pemprov Sulut menegaskan sebelum bertanya ke Pemerintah Provinsi Sulut tanya ke Pemkab Talaud terlebih dahulu.
Pemkab Talaud harusnya jujur mengakui APBD Tahun 2023 tidak menganggarkan belanja gaji ASN Nakes untuk kurun waktu 1 tahun.
“Sangat keliru kalau kemudian ada yang mengkambinghitamkan proses evaluasi APDB yang katanya terkesan dilambat – lambatkan oleh Pemprov Sulut,” jelasnya lagi.
Apalagi terdapat beberapa catatan hingga menghambat APBD-P Kabupaten Talaud, saat evaluasi ada poin-poin
yang telah dikoreksi dan harus diklarifikasi TAPD Pemkab Talaud terkait pendapatan maupun Kebijakan Penganggaran dan Belanja beberapa program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang secara normatif tidak sesuai dengan prinsip dan mekanisme penyusunan APBD.
Apalagi didapati bahwa Pemkab Talaud sudah melakukan 6 kali pergeseran anggaran yang merubah APBD 2023 mendahului perubahan APBD yang harusnya ditetapkan juga dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).
“Intinya masalah Pergerseran anggaran yang harus ditetapkan lewat Perkada, hingga membuat APBD-P terlambat dikonsulasikan ke Kemendagri,” pungkasnya.
Sorotan juga datang dari tenaga kesehatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Talaud.
“Beberapa hari ke depan akan ada demo di Pemkab Talaud. Tinggal tunggi izin pihak berwajib,” kata salah satu tenaga kesehatan yang meminta namanya tidak disebutkan.
“Gaji kami ASN sudah dua bulan belum terbayarkan. Sementara untuk Tenaga Harian Lepas sudah jalan 7 bulan,” kata dia
Ia berharap, gaji segera diterima mengingat masih banyak kebutuhan yang harus dibiayai.
“Selama ini hidup kami sulit, karena tinggal di kampung orang. Kontrakan rumah belum dibayar, tuntutan biaya hidup, ditambah biaya anak sekolah,” beber dia.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Talaud Paul Dimpudus saat dihubungi enggan berkomentar.
“Kalo mau konfirmasi kita ketemu aja di Talaud Pak. Kita ketemu secara langsung. Nanti saya jelaskan semuanya. Tapi yg lebih berkompeten utk menjelaskan ini harus kepala dinas kesehatan,” tandas Paul Dimpudus melalui pesan elektronik.(*)
