Harimanado, MANADO — Belum adanya kepastian pelantikan Elly Lasut dan Moktar A Parapaga, masing-masing sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud. Pasalnya, fenomena politik ini menjadi perhatian bersama, kata Noldy Pratasis, salah satu Pengurus DPD Partai Golkar Sulut, Kamis (31/10/2019).
“Fenomena politik yang menimpa E2L-Moktar. Ini bukan hanya menjadi problem masyarakat di Talaud akan tetapi juga Sulut,” kata Noldy, yang juga Ketum Pelopor Angkatan Muda Indonesia (PAMI) Perjuangan.
Untuk itu, lanjut NP sapaan akrabnya, Golkar serius mengikuti perkembangan persoalan ini. Sebab, menurut Noldy warga Sulut harus disajikan pendidikan politik dan demokrasi yang baik.
“Gubernur Sulut tidak ada alasan untuk tidak melantik Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Talaud terpilih. Apalagi Mendagri Tjahjo Kumolo dalam keterangannya di salah satu media nasional bahwa SK sudah dikeluarkan. Artinya, ini perintah dari Pemerintah Pusat kepada Gubernur Sulut sebagai perpanjangan tangan pusat,” jelasnya.
Dia menegaskana bahwa soal E2L statusnya sudah dua periode sebagai kepala daerah atau belum, itu bukan urusan gubernur.
“Itu kan tidak ada urusannya dengan gubernur. Itu soal administrasi pencalonan wewenang dari KPU. Jadi, gubernur tidak ada alasan, dan tidak ada ruginya lantik E2L. Justru kalau tidak dilantik akan terbentuk opini bahwa gubernur melawan Mendagri,” pungkas Pratasis dengan nada serius. (tr09)
