Harimanado.com MANADO – Tak dibahasnya APBD Perubahan Kota Manado menjadi perbincangan hangat. Mantan Wali Kota Manado Wempi Fredrik pun menanggapi hal itu. Menurutnya, di tengah pandemi covid 19 saat ini, banyak pelaku-pelaku usaha terdampak kegiatannya hingga mempengaruhi kewajiban mereka kepada Pemerintah Kota dalam bentuk setoran untuk pendapatan asli daerah (PAD).
“Dikhawatirkan target PAD untuk APBD 2020 tidak tercapai hingga mempengaruhi program yang sudah disetujui di paripurna DPRD Manado,” ujarnya. Menurutnya, sesuai aturan, APBD Perubahan wajib ada. Karena untuk mengevaluasi pelaksanaan APBD induk dengan indikator anggaran yang dinamis.
“Artinya sesuai dengan capaian dana sebagai daerah otonom. Parameter yang jadi acuan adalah kemampuan daerah dalam bentuk PAD. Bukan saja Kota Manado tapi seluruh kabupaten, provinsi bahkan nasional (APBN), melaksanakan sidang rapat untuk pembahasan anggaran perubahan,” jelasnya. “Dan sidang paripurnalah kesempatan fraksi-fraksi menyampaikan pendapat akhir yang bisa menerima atau menolak Nota Rancangan Anggaran Perubahan tahun 2020 yang dalam hal ini di Manado,” tuturnya.
Anggota DPRD Manado dari Fraksi Nasdem, Revani Parasan juga mengaku menyesalkan APBD-P tak dibahas. “Harusnya dibahas. Saya sangat menyesal akan sikap beberapa fraksi yang ada. Karena selaku anggota DPRD harusnya membela hak rakyat,” ungkapnya.
Dengan tidak dibahasnya APBD Perubahan ini, kata dia, berarti tugas wakil rakyat tak dilaksanakan. “Terlebih fraksi besar. Dampaknya banyak hak-hak rakyat yang terabaikan. Dan ingat, sikap ini melanggar sumpah dan janji saat dilantik anggota DPRD yaitu membela hak rakyat,” pungkasnya. (An1)
