Mabes Terima 21 Laporan Tentang RG, Dari Sulut Belum Masuk

Harimanado.com,JAKARTA- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, hingga saat ini, Presiden Joko Widodo belum berencana melaporkan aktivis Rocky Gerung atas dugaan penghinaan kepala negara.

“Tidak ada pengaduan atau laporan dari Pak Jokowi,” kata Mahfud MD kepada wartawan di Surabaya, Selasa (8/8/2023). Yang dia tahu, sudah banyak pihak yang melaporkan Rocky, bukan hanya delik aduan.  Artinya, ada kasus selain dugaan pencemaran nama baik yang sedang diproses polisi terkait pernyataan Rocky Gerung soal Jokowi.

Bacaan Lainnya

“Saya tidak tahu yang mana nanti yang akan berlanjut sampai ke pengadilan. Yang saya tahu laporannya bukan hanya delik aduan. Semoga semua prosesnya berjalan baik,” jelasnya.

Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri mengungkapkan jumlah laporan polisi terhadap akademisi Rocky Gerung bertambah menjadi 21 laporan sampai saat ini. Direktur Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan laporan polisi itu dilaporkan baik ke Bareskrim dan polda jajaran.

“Laporan polisi terus bertambah. Sampai saat ini ada 21 laporan polisi yg ada di Bareskrim dan polda jajaran,” kata Djuhandhani kepada wartawan, Selasa (8/8/2023).

Rocky Gerung Djuhandhani merinci sebanyak dua laporan polisi diterima di Bareskrim Polri, empat laporan di Polda Metro Jaya, tiga laporan di Sumatera Utara. Kemudian, tujuh laporan polisi di Kalimantan Timur (Kaltim), tiga laporan di Kalimantan Tengah, dan dua laporan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Djuhandhani menambahkan semua laporan itu ditarik ke Bareskrim Mabes Polri.

Kasusnya tengah diselidiki. Sebab, semua laporan itu memiliki obyek perkara dan terlapor yang sama. “Semua LP ditarik ke Mabes karena obyek perkara dan terlapor semua sama,” ucap dia.

Sebelumnya, pernyataan Rocky Gerung yang dinilai menghina Jokowi juga sempat ditayangkan oleh akun YouTube milik Refly Harun. Potongan video tersebut juga ramai dibagikan melalui media sosial. Pernyataan yang diduga menghina Presiden Jokowi itu disampaikan Rocky melalui orasinya saat acara Konsolidasi Akbar Aliansi Aksi Sejuta Buruh bersama Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) di Bekasi pada Sabtu (29/7/2023).

Djuhandhani mengatakan pihaknya akan mendalami soal dugaan penyebaran berita bohong yang membuat keonaran.

“Terkait dengan menyebarkan berita bohong kemudian di mana termaksud dalam Pasal 14, 15 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946,” ujar Djuhandhani. Bunyi Pasal 14 Ayat (1) UU 1/1946 yakni “Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun.”

 

Pos terkait