Harimanado.com, SANGIHE– Penggeledahan tujuh kontainer muatan tol laut, beberapa waktu lalu di pelabuhan nusantara Tahuna yang dilakukan oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Dirjen Perhubungan Laut Republik Indonesia dan Mabes Polri berbuntut panjang.
Tindakan tersebut dinilai berlebihan sampai harus melibatkan jabatan sekelas direktur lalu lintas dan Mabes Polri hanya untuk persoalan kesalahan administrasi.
Kejadian tersebut menimbulkan rasa tidak nyaman bagi kalangan pengusaha yang selama ini menggunakan tol laut.
“Tindakan penggeledahan dan mempolice line kontainer muatan tol laut tersebut kami nilai sangat berlebihan dan ini membuat kami sebagai pengusaha tidak nyaman, padahal tidak ada kejahatan yang ditemukan selain kami anggap ini hanya pelanggaran administrasi,” keluh Thungari, pengusaha pengguna tol laut di Tahuna Rabu (18/3)
Menurut pria yang juga sebagai Wakil Ketua DPRD Sangihe ini, yang membuat dokumen barang- barang adalah ekspedisi yang ada di Surabaya dan kami merasa kesulitan dengan sistem LCS atau pemesanan dan dokumen barang secara online.
“Selama ini kami merasa kesulitan dengan sistem pemesanan yang dilakukan secara online, karna kami diwajibkan mengisi barang terlebih dahulu sebelum dimuat di kontainer tapi persoalan muncul ketiga ada barang pesanan yang kosong, tentu kami harus mengganti dengan barang yang lain tapi karna sudah online tidak bisa seperti beras diganti dengan air mineral yang jelas masih barang pokok dan barang penting lainnya dan ini yang terjadi pada kontainer yg di geledah tersebut,” tutur Thungari
Thungari pun mengingatkan agar kementrian terkait secepat mungkin membenahi sistem yang ada dan sebisa mungkin memberi kenyaman bagi pengguna tol laut.
“Ingat selisih harga tol laut dengan kapal komersil tidak beda jauh tapi kapal komersil memberikan kenyamanan bagi kami dan sistemya tidak mempersulit.
Jadi kalau tol laut tidak berbenah maka kedepan dapat dipastikan kami tidak akan menggunakan tol laut lagi,” punkas Thungari.(rps)
