Harimanado.com,MANADO— Pemilu legislative dan pemilihan presiden 2024 di Sulut dinilai lancar dan aman.
Semua proses tahapan berjalan sesuai jadwal. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut mengakui kesuksesan berkat koordinasi dengan semua stakeholder di Sulawesi Utara.
Menurut anggota KPU Sulut Meidy Tinangon saat menjadi nara sumber dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, semua tahapan sesuai skema tidak ada riak.
“Dilihat dari perspektif 3 aspek penting penyelenggaraan pemilu yaitu: kerangka hukum pemilu, proses pemilu, dan penegakan hukum pemilu, terdapat catatan-catatan evaluatif baik keberhasilan maupun kelemahannya,” ungkap Tinangon di Rakor yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Sulut Selasa( 19 /3/ 2024, di Hotel Grand Puri Manado.
Rakor dibuka Asisten I Pemprov Sulut Denny Mangala didampingi Kaban Kesbangpol, Ferry Sangian.
Menurutnya dari aspek kerangka hukum, KPU mampu mempraktekan penyusunan peraturan yang partisipatif dan transparan. Kekurangannya keterlambatan beberapa produk hukum berupa pedoman teknis sehingga pemahaman dan penyamaan persepsi kurang terkonsolidasi.
“Akibatnya ditemukan terjadi kesalahan dalam memahami teknis penyelenggaraan yang berimbas pada pelanggaran prosedur teknis pemilu,” ungkap Tinangon yang juga Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sulut.
Tinangon sedikit sesali partisipasi pemilih yang tinggi 83% melebihi target nasional 77,5% tapi segmen pemilih DPD ada 144.428 surat suara tidak sah atau 8,80% dari total surat suara yang digunakan.
Sedangkan dari aspek penegakan hukum pemilu, menurut Tinangon telah berjalan lancar untuk memenuhi prinsip keadilan pemilu (electoral justice), dalam artian hak peserta pemilu atau pemilih untuk mendapatkan keadilan pemilu terhadap suatu masalah hukum, baik dalam penanganan pelanggaran maupun sengketa proses pemilu dapat terfasilitasi.
Kegiatan tersebut juga dihadiri narasumber lainnya yaitu: Ferry Daud Liando (Dosen Kajian Pemilu Fisip Unsrat), Kabinda Sulut Raymond Marojahan, dan perwakilan dari Densus 88.(lip)
