Harimanado.com-Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sulut berharap APBD 2022 disusun dengan memperhatikan segala prioritas pembangunan yang berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulut.
Anggota Fraksi PDIP, Boy Tumiwa mengatakan, hal tersebut harus didasarkan pada prinsip-prinsip penganggaran yakni transparansi, akuntable, efektif efisien proposional dan profesional.
Dipaparkannya, ada beberapa hal yang disampaikan FPDIP kepada Pemprov Sulut.
“Kami apresiasi dan mendukung Pemprov yang mengarahkan fokus pembangunan daerah pada reformasi sosial, ketahanan pangan, penguatan ekonomi yang bertumpuk pada industri pertanian, perikanan, pariwisata, infrastruktur dan jasa serta konektivitas pembangunan daerah yang berkelanjutan sebagai landasan mempercepat pemulihan ekonomi,” ujarnya.
Selain itu, Fraksi PDIP juga mengingatkan perencanaan dan kebijakan pendapatan belanja APBD 2022 betul-betul diarahkan memperkuat ketahanan Sulut dalam hal kebijakan pendapatan daerah 2022 yang direncanakan mencapai Rp 3,9 triliun, harus optimisme terukur.
“Meski ada ketidakpastian, namun secara bertahap ada pemulihan ekonomi terlihat,” ucapnya.
Pihaknya juga meminta Pemprov agar dalam penyusunan program dan kegiatan, harus konsisten sesuai RAPBD. Dimulai dari penyusunan RKPD, KUA PPAS dan Ranperda APBD.
“Fraksi PDIP meminta Pemprov menindaklanjuti hasil pembahasan RKA SKPD bersama DPRD agar tak alami perubahan. Sebab, kebutuhan 2022 adalah menjaga kesehatan masyarakat sambil mendorong pemulihan ekonomi.
Begitu juga bansos butuh perhatian dengan pendataan yang dimutakhirkan,” tandasnya sembari menambahkan Fraksi PDIP meminta perangkat daerah biro perekonomian terkait BBM jenis solar subsidi. (An1)
