Harimanado.com – Kebijakan Pemerintah Kota Manado yang akan membatasi akses masuk keluar daerah tersebut, mengundang reaksi publik. Termasuk wakil rakyat Manado yang dengan lantang mengkritik kebijakan tersebut yakni Anggota DPRD Manado Sonny Lela. Dia meminta agar Wali Kota Manado GS Vicky Lumentut (GSVL) meninjau kembali kebijakan tersebut.
“Ditinjau kembali dengan dasar karena Manado itu adalah pusat pemerintahan atau ibu kota Provinsi. Ditambah lagi merupakan pusat bisnis dan pintu gerbang Sulut,” kata Lela kepada Harian Manado, Selasa (26/5).
Menurut Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) ini, ada berbagai pertimbangan sosial ekonomi jika kebijakan tersebut diberlakukan.
Misalnya dengan melakukan rapid test, warga harus mengeluarkan biaya ratusan ribu dengan masa berlaku yang tak lama.
“Kemudian, banyak tenaga kerja, termasuk ASN, BUMN, BUMD, instansi atau lembaga yang bekerja di wilayah Manado, namun tinggalnya di luar Manado,” terangnya.
Bertimbangan lain, lanjut satu-satunya wakil rakyat yang berani bicara soal kebijakan ini, kendaraan umum itu sebagian besar mengangkut barang untuk kebutuhan sehari-hari warga.
“Harus diketahui bahwa Manado itu memiliki akses transportasi seperti pelabuhan laut transit warga dari Kepulaun Sangihe, Talaud, Sitaro, Maluku dan Papua. Nah, dengan demikian, ini semua akan ada pembebanan biaya kepada warga,” tandasnya.
Ditambahkan Lela bahwa, dikatakan demikian bukan bermaksud membatasi kinerja wali kota dan wakil wali kota Manado. Akan tetapi hanya sebatas masukan, pertimbangan.
“Seharusnya pemkot mengacu dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.01/MENKES/335/2020 tertanggal 20 Mei 2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan Covid-19 di tempat kerja sektor jasa dan perdagangan, are publik dalam rangka mendukung keberlangsungan usaha,” tuturnya sembari memberi aspresiasi setiap langkah upaya wali kota dan wakil wali kota untuk memutus mata rantai peyebaran covid di Manado. (An1)
