Harimanado.com-Anggota DPRD Sulut, Sandra Rondonuwu menaruh perhatian terhadap kelangkaan pupuk bersubsidi yang dikeluhkan petani.
Menurutnya, untuk kebutuhan pupuk bersubsidi itu sudah dimasukkan dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) petani.
Dengan demikian, setiap pupuk bersubsidi yang masuk ke Sulut, pastinya telah sesuai jumlahnya dengan nama petani yang ada dalam RDKK.
“Jadi, jika kuota pupuk yang masuk tidak berbanding dengan jumlah petani dan jumlah lahan per musim tanam, maka terjadilah yang disebut kelangkaan pupuk,” kata Rondonuwu.
Politisi PDI Perjuangan dari daerah pemilihan Minahasa Selatan-Minahasa Utara itu menyampaikan, dalam setiap penyaluran pupuk nantinya akan terus dipantau, apakah telah sesuai mekanisme atau tidak.
”Dan untuk mencegah mafia pupuk bersubsidi beraksi, fungsi serta sistem kontrol harus dijalankan. Sehingga tidak terjadi penjualan pupuk ke pihak lain dengan harga diluar ketentuan pemerintah,” terangnya.
Ketua Badan Kehormatan ini memberikan solusi agar pemerintah mendorong petani di Sulut untuk bisa menggunakan pupuk organik.
“Tentunya, balai pelatihan pertanian harus aktif dalam memberikan edukasi serta menciptakan pupuk organik secara masih,” pungkasnya. (An1)
