Harimanado.com, BOROKO — Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bolmut selaku penyelenggara pesta demokrasi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 kemarin disoal. Pasalnya, berbagai tudingan miring dilontarkan berbagai pihak, terkait banyaknya dugaan penyelewengan anggaran. Bukan hanya itu, lembaga yang diketuai Djunaidi Harundja tersebut terus mendapatkan kritikan dari masyarakat. Betapa tidak, berbagai kejanggalan yang dilakukan pihak KPUD Bolmut terus dipublis dan menjadi pro kontra hingga saat ini.
Informasi dirangkum, beberapa kejanggalan yang diduga dilakukan KPUD Bolmut diantaranya anggaran simulasi yang harusnya digelar di 6 kecamatan. Faktanya hanya digelar di dua lokasi yakni, di Kecamatan Pinogaluman dan Kecamatan Sangkub. Selain itu, masalah logistik dengan anggaran Rp 200 juta yang harusnya dilelang pada pihak ketiga. Namun, terinformasi pihak KPUD kuat dugaan tidak melakukan lelang dan hanya menyewa beberapa mobil truk untuk mengangkut logistik di enam kecamatan.
“4 kecamatan anggaran ada kemana?,” tanya Ketua PPK Bolangitang Timur Jainudin Pontoh, saat memposting sejumlah pelanggaran di grup FB LPB, kemarin.
“Logistik waktu kemarin bukan di pihak ketigakan karena anggaran 200 juta lebih sesuai ketentuan harus dilelang/pihak ketigakan. Kiapa muncul kmari ba sewa2 Oto Truk dnk? Nda jelas sapa yg jadi dpe pihak ketiga,” tanya Pontoh lagi.
Sayangnya Ketua KPUD Bolmut Djunaidi Harundja selaku pimpinan lembaga saat dikonfirmasi perihal dugaan penyelewengan anggaran tersebut. Enggan berkomentar banyak.
“Kalau itu ke sekretariat konfirmasi ke sek. Kalau logistik Itu sudah di Sirup. Tanya ke kasubag anggaran. Dan kasubag anggaran pernah bilang bukan 200 tapi 185. Untuk lebih akuratnya informasi ke pihak sekretariat,” jawab Harundja melalui pesan WhatsApp, semalam
“Karena kami komisioner bukan wilayah pengelola yang begitu. Kami punya tugas pada tahapan dan atau kegiatan,” tambah Harundja. (jam)
