MANADO–Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 mendatang telah ditetapkan jatuh pada 23 September.
Segala persiapan kini sedang dimatangkan oleh seluruh Komisi Pemilihan Umum (KPU) se Indonesia terutama soal dana. Di Sulut sendiri dipastikan ada 7 Pilkada Kabupaten/Kota plus satu Pilgub.
Saat ini KPU di daerah tersebut telah mengusulkan anggaran yang nantinya akan disedot dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Ada yang membumbung tinggi, namun ada juga yang naik tak begitu signifikan, (lihat grafis, red).
Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh menjelaskan bahwa terkait anggaran untuk Pilgub sudah diusulkan ke pemerintah daerah.
“Sudah diusulkan dan sementara dibahas. Kami usulkan kalau tidak salah sekitaran Rp 290 Miliar,” kata Mewoh, kemarin.
Menurutnya, ada juga beberapa anggaran yang bisa dishering dengan kabupaten/kota. “Karena kan ini serentak,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua KPU Minsel Rommy Sambuaga masih enggan membeberkan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk Pilkada.
“Untuk usulan anggaran kita memang belum tentukan. Karena masih akan dibahas dalam beberapa kali rapat lagi hingga pleno, sambil berkoordinasi dengan Pemkab Minsel,” katanya.
Dikatakannya, jika mengacu pada nominal pilkada 2014, tentunya akan ada beberapa aspek yang saat ini sudah meningkat anggarannya.
“Kalau untuk jumlah anggaran, pastinya lebih dari Pilkada lima tahun lalu. Kalau lima tahun lalu yang diusulkan KPU Minsel Rp25 M, pastinya sekarang akan lebih dari itu. Nanti nominal tepatnya, dalam waktu dekat akan kita beberkan kalau sudah terkoordinasi dalam pleno,” tandasnya.
Berbeda dengan Ketua KPU Manado Sunday Rompas. Menurutnya, anggaran yang direncanakan adalah kisaran Rp60 miliar lebih. Dimana ongkos untuk Pilwako Manado sangat besar.
“Ini merupakan biaya standar. Usulan KPU Manado ini sesuai dengan petunjuk KPU Provinsi, supaya pengusulan anggaran tidak dilebih-lebihkan atau dimark up, harus standar,” tegasnya.
Terpisah, Komisioner KPU Minut Hendra Lumanauw mengatakan, pihaknya saat ini sedang merampungkan dana yang dibutuhkan untuk menggelar Pilkada 2020 nanti.”Kita butuh kurang 50 Miliar pada Pilkada nanti. Jumlah tersebut nantinya akan diusulkan ke Pemerintah Kabupaten,”terang Lumanauw.
Ditempat lain, Komisioner KPU Tomohon Stenly Kowaas mengatakan, pihaknya belum membahas konkrit soal anggaran Pilkada.
“Kami mau selesaikan dulu penetapan perolehan kursi dan calon, kemudian fokus membahas soal anggaran tersebut,” tuturnya.
Saat ditanya soal kisaran jumlah anggaran, Kowaas belum bisa berkomentar lebih. “Belum bisa saya komentari terkait itu. Soalnya belum lewat pembahasan internal,” tukasnya.
Sementara itu, Pengamat Kepemiluan Universitas Sam Ratulangi Ferry Liando mengatakan, anggaran Pilkada harus dilakukan perencanaan secara matang, jangan sampai penggunaannya tidak efektif. Konsekwensi logis yang bisa terjadi adalah ketika suatu daerah diperhadapkan pada momentum Pilkada, maka daerah itu harus menyediakan anggaran.
“Maka resikonya adalah pemotongan anggaran pada pos-pos belanja publik. Banyak anggaran harus diambil dari belanja-belanja publik sehingga secara langsung akan berdampak pada kepentingan publik. Anggaran pada urusan-urusan wajib seperti pendidikan dan kesehatan serta Infrastuktur harus berbagi dengan alokasi untuk Pilkada,”ungkapnya, tadi malam.
Lanjutnya, anggaran Pilkada sangat penting apalagi Pilkada bukan masuk pada rezim pemilu melainkan rezim pemerintahan daerah sehingga penganggarannya harus ditata melalui APBD. Namun demikian jangan sampai penganggaran untuk kepentingan publik terabaikan.
“Kejadian di Manado pada Pilkada sebelumnya harus dijadikan pelajaran dan tidak boleh terulang. Pembiayaan Pilkada ditata pada tahun anggaran 2015, tapi pilkadanya dilaksanakan pada tahun anggaran 2016. Waktu itu dalam kondisi dilema karena perdebatan soal sumber anggaran. Sehingga dalam pembahasan anggaran perlu mengantisipasi jangan sampai kejadian di Manado terulang lagi,”tandas dosen pascasarjana itu.(**)
