Harimanado.com, MANADO — Internal Partai Demokrat diperhadapkan dengan tiga pilihan, yakni pasca pemilihan presiden (Pilpres) 2019 ini, apakah memposisikan diri sebagai partai oposisi, mendukung pemerintah serta sebagai penyeimbang.
Pasalnya, tiga opsi tersebut menjadi bola panas dalam internal partai berlambang bintang segitiga mercy ini. Namun demikian, walaupun belum ada keputusan final dari pihak DPP. Untuk Partai Demokrat Sulut sudah memberikan sinyal berada dalam opsi sebagai partai pendukung pemerintahan Jokowi – Maaruf nantinya.
“Melihat hubungan pak SBY dengan pak Jokowi dan bu Megawati sudah mencair. Hal tersebut nampak saat meninggalnya mantan ibu negara ke 6 almarhumah ibu Ani Yudhoyono,” kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Sulut, Dharmawati Dareho SH MH, Senin (10/6/2019).
Selain itu juga lanjut DD sapaan akrabnya, moment lebaran kemarin terlihat jelas silahturami yang lanjut dilakukan oleh mas AHY sebagai ketua Kogasma PD juga mas Ibas berkunjung ke istana Presiden bersalaman dengan pak Jokowi, juga lanjut ke rumah bu Megawati.
“Artinya, pesan ini sudah sepatutnya Partai Demokrat after pemilu ini memberi dukungan kepada pemerintah. Kan koalisi dengan pak Prabowo sudah selesai dengan berakhirnya Pemilu kemarin,” jelasnya.
Dia menegaskan, Pantai Demokrat Sulut sepatutnya mendukung pemerintah yang sah.
“Untuk apalah keuntungan menjadi oposisi, kita bisa bicara kritik tapi tak harus lewat oposisi,” pungkasnya.
Dia juga menambahkan bahwa untuk memutuskan sikap partai mekanismenya tidak harus melalui Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas).
“Tak harus dengan Rapimnas juga bisa, cukup dengan dukungan politik partai pun itu sudah cukup. Andaipun harus dilakukan Rapimnas bila semua DPD/DPC dan utama DPP S14P. Jadi, kalau lewat Rapimnas akan lebih baik, dan akan menjadi putusan secara organisatoris,” urai Dareho.
Sementara itu, sebelumnya Wakil Ketua Umum DPP Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat, M. Subur Sembiring mengatakan bahwa Partai Demokrat harus segera melaksanakan Rapimnas guna mengambil sikap politik partai menghadapi gugatan pasangan calon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 11-28 Juni 2019 nanti.
Subur menyampaikan, kader Partai Demokrat se-Indonesia menanti sikap resmi partai terhadap perkiraan hasil keputusan MK nantinya. Sebab selama ini Partai Demokrat mendukung 02 dan masuk dalam koalisi Adil dan Makmur. Meski kemudian semenjak 23 Mei 2019, Partai Demokrat melalui pernyataan Sekjen Hinca Panjaitan resmi keluar dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) dan pindah ke Tim Kampanye NASIONAL (TKN).
“Inilah pangkal pokok persoalan yang mengakibatkan para kader partai Demokrat se-Indonesia bertanya-tanya, mau dibawa ke mana Partai Demokrat ini? Apalagi setelah itu AHY bertemu Pak Jokowi berturut-turut sampai tiga kali,” kata Subur.
“Ada apa dalam pertemuan tersebut yang banyak menimbulkan spekulasi, ditambah lagi silaturahmi AHY dan Ibas ke Ibu Megawati dan Puan Maharani baru-baru ini,” lanjutnya.
Oleh karenanya, Subur berharap Partai Demokrat perlu melaksanakan Rapimnas dan mengundang semua pimpinan DPD dan DPC Partai Demokrat se-Indonesia demi menjaga soliditas partai bintang mercy.
Jika Rapimnas tidak dilakukan maka Subur memperkirakan suasana internal Partai Demokrat semakin runcing.
“Akibatnya bisa saja para pimpinan Partai Demokrat di provinsi maupun kabupaten dan kota Partai Demokrat se-Indonesia akan meminta digelarnya Kongres dipercepat bulan Juli 2019 ini guna meminta pertanggungjawaban Ketua Umum DPP Partai Demokrat,” tegas Subur.
Subur pun meminta para rlit DPP PD segera mempersiapkan pelaksanaan Rapimnas Partai Demokrat Tanggal 15 – 16 Juni ini 2019 di Jakarta. (tr09/but)
