Harimanado.com, MANADO — Lawatan Presiden RI Joko Widodo ke Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), akhir pekan lalu, ternyata tidak sepenuhnya membuat warga Nyiur Melambai turut berbahagia. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu tercatat sudah enam kali menginjakkan kaki di Sulut sejak dilantik 2014 lalu. Namun, satu wilayah yang luas daratannya setengah dari Sulut, yakni Bolmong Raya (BMR) belum pernah sekalipun dikunjungi.
Hal ini pun memantik reaksi dari warga Bolmong Raya. Sebagian besar menyayangkan sudah sekian kali Presiden berkunjung ke Sulut, akan tetapi tak pernah masuk ke BMR. Sementara daerah ini memiliki segudang potensi alam dan sektor lainnya. Juga sedang sementara dibangun mega proyek yang menyerap anggaran dari APBN. Kritikan tajam pun datang dari para Aktivis Pemuda BMR, salah satunya Abdul Nasir Ganggai. Ia menilai, sudah enam kalinya Presiden Jokowi menginjakkan kakinya di Sulut, namun belum sekalipun mengunjungi BMR.
“Ini membuktikan BMR hanya dianggap sebelah mata. Sudah enam kali presiden data ke Sulut tetapi tdak pernah diagendakan berkunjung di wilayah BMR. Sementara luas BMR 54 persen dari wilayah Sulut,” sentilnya.
Menurut Ganggai, layaknya beberapa daerah lain di Sulut, BMR juga butuh sentuhan langsung dari pemerintah pusat.
“Terlebih, kejelasan pembangun bandar udara serta waduk merupakan sektor penting menggerakkan roda ekonomi BMR sebagai lumbung padi di Sulut,”kritiknya.
Sementara itu, Bupati Bolmong Yasti Mokoagow melalui Kepala Bagian TUP Pemkab Bolmong Parman Ginano yang juga menjabat sebagai Plt Kepala Diskominfo mengatakan, soal rencana kedatangan Presiden ke daerah Bolmong memang pernah dibahas bersama dengan Gubernur. Dan itu sudah disetujui oleh Gubernur. Dimana Presiden dapat melakukan kunjungannya di Waduk Pindol dan kegiatan non tunai.
“Yang pasti Pemkab sangat berharap Presiden dapat berkunjung ke Bolmong. Namun, karena agenda Presiden yang padat maka belum terlaksana,” jelasnya.
Tetapi kalau untuk mendatangkan presiden soal pembangunan Bandara Lolak, menurut Parman pembangunan tersebut masih lama. Karena dananya tergantung dari APBN.
“Sejak Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow menjabat, bukankah sudah beberapa kali ada kunjungan menteri di Bolmong. Dan itu merupakan satu gebrekan yang dilakukan oleh pemerintah,” tandasnya.
Terpisah, Bupati Boltim Sehan Landjar saat dimintai tanggapan terkait hal tersebut menanggapi berbeda. Menurutnya Bupati dua periode itu, tidak perlu dirinya menanggapi hal-hal seperti ini. Sangat baik Presiden Jokowi datang ke Sulut, misalnya jika tidak. “Urus saja kepala daerah masing-masing, tidak usah mengurusi urusan Presiden,”terang Eyang sapaan akrabnya.
Sementara itu, Pengamat Politik Universitas Sam Ratulangi Ferry Liando mengatakan, kalau menurut dirinya, peristiwa ini tidak terkait politik. Barangkali ini hanya kendala teknis saja. Mungkin secara kebetulan Jokowi datang meninjau proyek-proyek yang sedang berjalan di berbagai lokasi.
“Kemungkinan pada waktu itu tidak ada lokasi yang ditinjau di Bolmong. Namun kita setuju jika ada perhatian khusus untuk Bolmong termasuk peninjauan langsung dari Pak jokowi. Apalagi saat ini Bolmong sedang berjuang membentuk daerah otonom. Akan strategis jika Pak jokowi mendengar langsung aspirasi itu dari masyarakat,” tandas Liando.
Terpisah, Direktur Tumbelaka Institute Taufik Tumbelaka menuturkan, adanya kekecewaan dari sebagian kalangan masyarakat di BMR terkait kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Sulut yang tidak menyinggahi BMR, adalah hal yang wajar. Karena diketahui BMR mempunyai berbagai potensi yang tidak kalah dengan wilayah lain di Sulut,
“Namun tampaknya di sini ada kelemahan komunikasi. Dimana jadwal kerja seorang Presiden biasanya sangat terbatas, sehingga otomatis tidak semua wilayah dapat dikunjungi,” ujarnya.
Meski demikian, sebenarnya kendala waktu bisa disiasati dengan penjadwalan yang ketat.
“Serta bisa saja memperpendek jarak dan waktu agar efisien kunjungan kerja Presiden dengan memanfaatkan helikopter misalnya,” sambung Tumbelaka.
Lanjutnya, di sisi lain, sangat terlihat kehadiran Presiden Joko Widodo juga dirindukan oleh banyak masyarakat BMR. Terutama masyarakat menginginkan RI 1 menyambangi dan berinteraksi langsung.
“Terkait hal ini semua untuk kedepannya sebaiknya harapan masyarakat di BMR dapat menjadi perhatian khusus bagi Pemprov Sulut. Sehingga ada kunjungan kerja khusus Presiden ke BMR dan daerah lain yang belum sempat disapanya. Ini sebagai langkah melihat langsung perkembangan daerah,” tutup Tumbelaka.(**)
