MELONGUANE—Kantor Bupati Talaud kembali diserbu ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Talaud. Mereka melakukan demo untuk mendesak pelantikan Bupati dan Wabup Talaud terpilih periode 2019-2024.
Usai diizinkan masuk ke halaman Kantor Bupati Talaud, orasi diawali Orator Johanis Manuputi.
“Kami menuntut ketidakadilan yang terjadi di Kabupaten Talaud saat ini. Plh Bupati Kabupaten Talaud harus bertanggung jawab. Kenapa sampai hari ini Bupati (dan Wabup) Talaud (terpilih) tidak dilantik,” seru Manuputi.
“Kami sampaikan untuk meredam agar tidak terjadi benturan antara saudara bersaudara. Dan satu hal yang kami sampaikan kepada Plh Bupati, pada aksi ke dua (beberapa waktu lalu) untuk mempercepat proses pelantikan. Tetapi (hingga) hari ini (kemarin), kenyataannya yang ada, hanya mempercepat surat permohonan Bapak (Binilang) jadi Plt Bupati Kabupaten Talaud,” sambung Korlap Yahya Malensang.
Mereka menyebut, diduga, Binilang sendiri termasuk pihak yang memperlambat pelantikan Bupati dam Wabup Talaud terpilih.
“Pada aksi ke dua kami (beberapa waktu lalu), Bapak Plh (Binilang) menerima tuntutan kami. Apalagi bapak menyatakan bertanggungjawab penuh terkait proses pelantikan Bupati dan Wabup terpilih. Hari ini (kemarin), kami dapati indikasi ternyata Bpk Plh tidak memproses itu (pelantikan),” sembur Manuputi.
Pemberian Manumbalang, orator lainnya, kemudian menyerukan, demokrasi di Talaud memiliki kedaulatan rakyat. Apalagi kemenangan dalam demokrasi merupakan hal mutlak.
“Hari ini (kemarin), kami mendesak pemerintah untuk memfasilitasi pelantikan. Kami mendesak pemerintah untuk tidak mempersulit pelantikan Bupati dan Wabup Talaud,” tegasnya.
Senada,Orator Renato Tumarah menyatakan, mereka mendesak Mendagri Tito Karnavian untuk melantik E2L-Mantap. Apalagi, kepercayaan terhadap Pemprov Sulut sudah hilang.
“Kami sudah tidak percaya lagi kepada Pemprov Sulut, dengan dikeluarkannya surat penjelasan tentang Plt (Bupati Talaud). Kami berharap apa yang kami sampaikan ini bisa didengar oleh Bapak Presiden dan Mendagri. Kemudian, jika sampai Jumat (22/11) Bupati dan Wabup Talaud tidak akan dilantik, kita akan turun dengan jumlah masa yang lebih besar,” pungkasnya.
Sekira pukul 13.00 Wita, massa kemudian bergerak ke Kantor DPRD Talaud dengan orasi dan tuntutan yang sama.(ian)
