Harimanado.com- Isu koalisi 2 Partai besar Nasdem dan Golkar bakal terwujud.
Sejumlah kader Nasdem maupun Golkar menyimpulkan jika masing-masing peluang terlalu sempit untuk menyingkirkan incumbent PDIP di pemilihan gubernur (Pilgub) mendatang
.
Ferry Liando
“Kami menilai cara satu-satunya mengimbangi kekuatan incumbent adalah Nasdem dan Golkar harus bersatu. Ini karena kita lihat bersama peluang ODSK memenangkan pertarungan kedua kalinya di Pilgub sangat besar,”beber sumber yang mengaku salah satu kader Nasdem, sore kemarin.
Jubir DPD I Golkar Sulut Feriando Lamaluta saat dikonfirmasi mengungkapkan, proses sementara berjalan dan keputusan akan keluar di pekan ini.
“Proses itu sedang berjalan, proses berjalan, komunikasi berjalan. Pokoknya sedang berjalan. Dan keputusan ada di minggu (pekan) ini,” sebutnya.
Saat dikejar soal potensi koalisi antara Golkar dan Nasdem, ia mengatakan bisa terjadi.
“Segala hal dimungkinkan. Kenapa tidak?” pungkas Lamaluta.
Donald Moninjta
Terpisah, Pengamat Politik Unsrat Donald Monintja menyebut, kalau mau koalisi, kayaknya sudah tidak mungkin. Sebab, Golkar sudah umumkan pasangan CEP-Sehan.
Kemudian dari awal sudah lakukan sosialisasi, kalau pasangan ini pisah; implikasi politiknya sangat merugikan Golkar.
“Bagi saya, kalau mau menunjukan kekuatan politik, baik Golkar dan Nasdem silahkan tunjukan kemampuan masing-masing partai. Karena, memang reputasi politik dua partai ini luar biasa
progresnya,” tuturnya tadi malam.
Sementara itu, soal incumbent terlalu kuat, dikatakan,memang semua punya dasar survei utk mengukur kekuatan.
“Sama halnya dengan Golkar dan Nasdem punya dasar survei yang menyatakan masing-masing partai ini bisa menang dalam Pilgub,” tutup Monintja.
Taufik Tumbelaka
Berbeda dengan Direktur Tumbelaka Institute Taufik Tumbelaka menilai, jika memperhatikan konstelasi politik terkait Pilgub Sulut, wajar banyak pihak menganggap petahana OD dan SK masih sangat kuat.
Terlebih ada fenomena Pilgub, dimana petahana memiliki presentase peluang kemenangan relatif tinggi dibandingkan kemungkinan kalah.
“Oleh karena itu, muncul wacana dari sejumlah kalangan dimana peluang kemenangan dari petahana akan mengecil jika ada dua kekuatan politik melakukan koalisi. Yaitu Nasdem dan Golkar,” tuturnya.
Dikatakan, wacana ini sah-sah saja dan secara logika politik dapat diterima. Sebab, persoalan dalam upaya menuju koalisi, ada banyak hal yang musti dikompromikan oleh kedua belah pihak.
“Jika terjadi koalisi Nasdem dan Golkar, maka akan ada dua poin yang musti diatasi. Pertama siapa akan menjadi cagub dan siapa yang menjadi cawagub, akan Nasdem-Golkar atau Golkar-Nasdem.
Dua, di Golkar sudah ada kader andalan Sang Ketua DPD I PG Sulut CEP, ini berbeda dengan Nasdem yang memiliki sejumlah kader yang punya posisi politik relatif seimbang sehingga kesulitan menentukan bakal calonnya,” katanya.
Lanjut Tumbelaka, jika ini semua bisa teratasi, maka wacana dan kalkulasi politik dari sejumlah kalangan baru bisa terlihat.
Walaupun masih ada satu lagi tantangan terutama dari koalisi ini, apakah dapat dukungan internal Nasdem dan Golkar secara bulat utuh atau tidak.
“Hal berbeda dengan OD dan SK yang secara internal mendapat dukungan relatif bulat utuh,” kunci Tumbelaka.
Pengamat Politik Universitas Sam Ratulangi Ferry Liando mengatakan, ini seperti yang ia rumuskan sejak lalu.
Memang kalau 3 calon akan berat mengimbangi incumbent. Kata dia, satu-satunya cara yang bisa imbangi incumbent kalau terjadi head to head.
Kalau tidak, maka cukup saja siapkan karpet merah untuk incumbent di periode kedua.
Hampir semua lini telah dikuasai incumbent, sehingga perlu kerja ekstra untuk menyeimbangi dominasinya.
“Beberapa bakal calon lain sejak awal sudah memikirkan itu. Mundurnya Pak Vicky, ibu Maya dan nama-nama lain, bukan karena tak diusung parpol, tapi ada keyakinan dari mereka bahwa terlalu sulit untuk mematahkan kekuatan incumbent. Bacaan mereka sepertinya tepat. Harus ada peristiwa diluar kebiasaan yang harus terjadi sehingga bisa menyeimbangi incumbent. Namun itu sepertinya sulit. Pasangan ODSK telah menjadi role model atau percontohan bagi harmonisasi kepala-kepala daerah di Indoensia,”ujar Liando tadi malam.
Tambahnya, selama ini pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mampu bertahan 5 tahun itu tidak banyak.
Di Sulut pun hampir semua pasangan bupati, walikota dan wakilnya masing-masing hanya bertahan harmonis 1 tahun. Setelah konflik dan saling berkompetisi di Pilkada berikutnya.
“Sehingga jika ingin menyaingi kekuatan incumbent, maka baik ibu VAP atau ibu CEP harus membentuk polarisasi baru secara bersama-sama. Namun pandangan ini bisa saja meleset.
Sebab politik itu sangat dinamis. Kapan saja bisa berubah,”terang dosen pascasarjana itu.(ian/fjr)