harimanado.com,JAKARTA- Proyek raksasa ibu kota nusantara (IKN) di Kalimatan Timur menjadi superprioritas. Presiden Prabowo Subianto desak dipercepat, harus selesai sebelum tahun 2029.
Anggaran IKN telah dimasukkan Presiden Prabowo Subianto dalam rencana kerja pemerintahannya atau RKP pada 2026.
Saat rapat pemerintah dan DPR menyepakati hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN dan RKP 2026 yang akan menjadi bahan dasar bagi pemerintah dalam menyusun RUU APBN 2026 beserta nota keuangannya, dalam Sidang Paripurna pada Kamis (24/7/2025).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi juga telah menegaskan, pembangunan IKN itu masih akan terus digenjot oleh pemerintah sampai resmi ditetapkan sebagai ibu kota baru Indonesia.
“Sebagaimana yang juga pemerintah sampaikan bahwa sampai hari ini pemerintah tetap berkomitmen sesuai dengan rencana adalah untuk menyelesaikan pembangunan IKN secepatnya,” katanya, merespons wartawan, di Kompleks Istana Kepresidenan, dikutip Senin (28/7/2025).
Menurut Prasetyo, sarana untuk menjalankan fungsi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif akan selesai dalam rentang tiga tahun ke depan. Ia menegaskan, sarana itu harus ada terlebih dahulu sebelum pemerintah akhirnya memutuskan untuk memindahkan ibu kota.
Prabowo juga telah menyetujui anggaran kelanjutan IKN periode 2025-2029 sebesar Rp 48,8 triliun. Anggaran itu akan digunakan untuk menyelesaikan pembangunan kompleks legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukung ke wilayah IKN.
Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono menjelaskan arahan Prabowo untuk menyelesaikan beberapa proyek di IKN dalam kurun waktu 2025-2029. Dengan anggaran Rp 48,8 triliun ada beberapa proyek di IKN yang akan menjadi prioritas untuk diselesaikan.
“Termasuk juga dalam Rp 48,8 triliun ini adalah untuk memelihara, untuk mengelola prasarana dan sarana yang sudah diselesaikan pada tahap awal tadi. Jadi dari Kementerian PU dan Kementerian Perumahan sekarang, kita menyerahkan pada OIKN untuk kami kelola dan kami pelihara, itu dari APBN,” tuturnya.
Di samping itu, Basuki menjelaskan ada juga beberapa proyek di IKN yang dibiayai melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp 60,93 triliun yaitu untuk 97 tower apartemen dan 129 rumah tapak. Kemudian juga untuk 6 proyek KPBU tengah dalam pembangunan yaitu jalan dan multi-utility tunnel sepanjang 138,6 Km di kawasan inti pusat pemerintah (KIPP).
“Jadi targetnya satu tadi, bahwa tahun 2028 agar bisa ditetapkan IKN ini sebagai Ibu Kota Politik Republik Indonesia. Saya kira itu. Terima kasih,” tegasnya.(kompas)
