Duh, Mantan Dirut Pasar Beriman Tomohon Ditahan Kejari

 

EFEK JERAH: Tampak tersangka HK alias Hofny saat berada di Kantor Kejari Tomohon, kemarin.

Harimanado.com, TOMOHON — Kasus tindak pidana korupsi di Perusahaan Daerah (PD) Pasar Beriman Tomohon, akhirnya terbongkar. Bahkan, pihak Kejari Tomohon dibawah pimpinan Edy Winarko sudah menetapkan tersangka dalam kasus ini. Hal ini berangkat dari diserahkannya tersangka dan barang bukti atau tahap dua oleh Jaksa Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum, di Kantor Kejari Tomohon, Rabu (10/7) kemarin.

Bacaan Lainnya

Tersangka pada kasus penyimpangan dalam pengelolaan anggaran keuangan di PD Pasar selang waktu Januari 2015 sampai Maret 2016 ini, berjumlah dua orang. Yakni, HK alias Hofny selaku Direktur Utama PD Pasar Tomohon periode Januari 2015 hingga Maret 2016, serta RN alias Repsi selaku Direktur Umum PD Pasar Tomohon periode Januari 2015 hingga Januari 2016.
Dikatakan, Kajari Edy Winarko melalui Kasi Intel Wilke Rabeta, tersangka HK pada saat menjabat sebagai Dirut telah melakukan peminjaman dari Kas PD Pasar pada Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016, sebesar Rp.218.951.500. Sedangkan, tersangka RN apada saat menjabat sebagai Direktur Umum telah melakukan peminjaman dari Kas PD Pasar pada Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp199.833.000.

“Perbuatan tersangka HK dan RN yang melakukan peminjaman dari kas perusahaan ini, dipergunakan untuk kebutuhan pribadi dan bukan untuk kebutuhan PD Pasar Beriman Kota Tomohon. Sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara, atau kerugian keuangan daerah, atau kerugian perusahaan daerah,” ujarnya.

Terkait penahanan kedua tersangka, lanjut Rabeta, hanya satu yang ditahan di lembaga pemasyarakatan, sementara yang satunya penahanan rumah.

“Tersangka HK dilakukan penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Manado di Tomohon selama 20 hari. Sedangkan, tersangka Repsi dikarenakan sakit dilakukan penahanan rumah selama 20 hari,” tukasnya.

Sementara itu, kedua tersangka tersebut disangka melanggar Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Subsidiair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Subsidiair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan ancaman penjara, pasal 2 minimal 4 tahun maksimal 20 tahun dan pasal 3 minimal 1 tahun maksimal 20 tahun.(jil/un1)

Pos terkait