Sulut “Surga” Jokowi, Triliunan APBN Diturunkan

 

Gubernur Sulut Olly Dondokambey menyambut kedatangan Presiden RI Joko Widodo, Kamis (4/7/2019).

Harimanado.com, MANADO–Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bak tertimpa durian runtuh. Kunjungan orang nomor satu di Indonesia Presiden RI Joko Widodo untu ke enam kalinya ke tanah Nyiur Melambai ini patut diacungi dua jempol. Sejumlah mega proyek telah direalisasikan mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Mulai dari Tol Manado-Bitung, KEK Bitung dan KEK Parisiwata Likupang, Minut. Kini kedatangan Presiden yang baru terpilih untuk kedua kalinya itu dengan lantang dihadapan pemerintah dan masyarakat Sulut akan memperluas Bandara Sam Ratulangi serta membangun jembatan yang menghubungkan Bitung ke Pulau Lembeh.

Bacaan Lainnya
TINJAU : Presiden RI Joko Widodo didampingi sejumlah menteri dan Gubernur Sulut Olly Dondokambey saat meninjau langsung lokasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Likupang, Minahasa Utara.

“Landasan pacu harus ditambahkan. Sedangkan untuk Proyek pengembangan Bandara Sam Ratulangi akan dimulai September 2019 dan ditargetkan rampung pada bulan Agustus 2020,” ujarnya, Jokowi Kamis kemarin.
Permintaan Jokowi ini sangatlah beralasan karena melihat semakin banyak turis datang ke Manado, khususnya dari China dan negara lain.
“Saat ini banyak sekali turis ingin datang ke Manado khususnya dari Tiongkok dan negara lain. Terminal disini memang kita lihat sudah tidak mencukupi lagi. Apabila yang ingin datang kita terima semuanya, oleh sebab itu kita perintahkan agar ini segera dibangun terminal yang baru,” katanya.
Selain hal diatas, Jokowi pun memerintahkan agar Bandara Sam Ratulangi untuk dibangun terminal baru.
“Harus ada terminal baru agar daya tampung lebih,” pungkasnya.
Menurut rencana terminal baru Bandara Sam Ratulangi Manado akan dibangun seluas 56.000 meter persegi dan bisa menampung kurang lebih 6 juta penumpang tiap tahunnya.
Sementara itu Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, dan Bupati Minahasa Utara Vonnie Anneke Panambunan meninjau rencana pengembangan kawasan pariwisata yang terletak di KEK Tanjung Pulisan, Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, pada hari yang sama.
Kesempatan itu, Jokowi mengatakan bahwa pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk memajukan pariwisata dan perekonomian daerah memerlukan kesinambungan dan kerja sama seluruh pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta.
“Kita ini turisnya yang mau ke sini itu banyak dan akan semakin banyak kalau kita siap. Oleh sebab itu, perlu kerja yang terintegrasi antara pemerintah daerah baik kota, provinsi, kabupaten, dan pusat. Harus sambung semua,” ujar Jokowi.
Dalam hal pengajuan wilayah untuk KEK Tanjung Pulisan yang hari ini disambangi Presiden misalnya, banyak persoalan dan pengambilan kebijakan yang membutuhkan koordinasi antara berbagai pihak untuk dapat segera diselesaikan. Maka itu, dalam kunjungannya kali ini, Presiden hendak memastikan bahwa semua kendala yang ada dapat segera teratasi.
“Ini mau kita selesaikan biar investasi itu langsung datang. Kalau enggak rampung-rampung, payung hukumnya enggak selesai-selesai, ya enggak akan mulai-mulai,” tuturnya.
Pemerintah pusat sendiri memberikan dukungan penuh dan investasi berupa pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata di Sulawesi Utara. Beberapa di antaranya ialah perluasan terminal bandara Sam Ratulangi di Manado, pelebaran jalan menuju lokasi wisata, dan pembangunan jalan tol yang akan memudahkan wisatawan menuju lokasi.
Presiden juga mengingatkan, seiring dengan peningkatan wisatawan yang datang ke Sulawesi Utara dan KEK Tanjung Pulisan nantinya, maka provinsi tersebut memerlukan ketersediaan sarana akomodasi yang mampu menampung arus wisatawan yang bertambah.
“Di Sulawesi Utara butuh tambahan hotel banyak sekali. Yang menyampaikan itu maskapai dan biro perjalanan. Banyak sekali yang ingin datang ke sini. Tapi di sini ada yang sudah siap, ada yang belum siap. Ini pemerintah pusat ingin membackup hal-hal yang belum siap tadi,” ucap Jokowi.
Di sisi lain, untuk mendukung upaya pemerintah tersebut, Kepala Negara juga menyampaikan bahwa pihaknya memerlukan partisipasi dari masyarakat. Masyarakat disebutnya memainkan peranan penting dalam penciptaan budaya dan kebiasaan yang ramah terhadap wisatawan sehingga para pendatang merasa nyaman untuk berwisata di tempat itu.
“Yang berkaitan dengan budaya. Budaya bersih, budaya senyum, budaya melayani, dan tentu saja yang berkaitan dengan misalnya hal-hal yang kecil seperti urusan restoran dan kebersihan toiletnya. Ini tidak mudah. Ini pekerjaan besar,” ujar Presiden.
Dirinya juga meminta kepada pemerintah daerah, bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata, untuk merencanakan atraksi wisata yang rutin sehingga Sulawesi Utara memiliki agenda wisata yang terjadwal dan layak untuk dikunjungi wisatawan mancanegara.
“Pemerintah daerah dan Kementerian Pariwisata membuat annual event yang pasti. Jadi orang ke sini itu ada terus yang ditonton. Minimal setiap minggu itu harus ada. Sabtu-Minggu ada tontonan. Di sini kan banyak tontonan budaya entah di Manado atau KEK-nya,” tandasnya.
Selain itu, Presiden sempat mengungkit pembangunan Jembatan dari Kota Bitung menuju Pulau Lembeh, satu di antara objek wisata andalan Sulawesi Utara.
Jokowi sudah mendengar Pulau itu indah.
Soal jembatan tersebut, Jokowi mengaku sempat dibisiki Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
“Menteri PUPR bilang ke saya, Pak mahal loh. Terus saya bilang, kalau untuk masyarakat Sulut, nggak apa-apa mahal,” ujar Jokowi.
Presiden sempat mengungkit pembangunan Jembatan dari Kota Bitung menuju Pulau Lembeh, satu di antara objek wisata andalan Sulawesi Utara.
Pernyataan Jokowi langsung disambut riuh warga yang hadir di Graha Gubernuran.
Jokowi melanjutkan, pembangunan infrastruktur bukan diberi begitu saja, ada tujuannya.
Kendati akan menelan dana besar, nantinya bisa kembali lagi dalam bentuk devisa dari kunjungan turis
“Masa ngasih-ngasih aja, harus kembali dong, ” ucapnya.
Kunjungan Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widowo turut dihadiri Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Staf Khusus Presiden Johan Budi dan Wakil Gubernur Sulut Steven O.E. Kandouw.(**)

Pos terkait