MANADO,harimanado.com— Praktek tabrak aturan di pemilihan kepala daerah (pilkada) Sulut akan lebih marak dibanding Pemilu dan Pilpres 2024.
Oleh karenanya Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI Heddy Lugito. memberikan perhatian khusus ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulut harus bertindak on the track. Senantiasa menggunakan payung UU Pilkada no/2016.
“Baik KPU maupun Bawaslu Sulut sudah bagus. Upaya seperti ini dilakukan terus sesuai prosedur dan aturan,” kata Lugito dalam Rapat Koordinasi (Rakor) dengan tema menjaga Independensi,Integritas dan Profesionalitas demi mewujudkan pemimpin daerah yang berkualitas, Senin (7/10/2024) di Comamand Center Bawaslu Sulut.
Rakor berlangsung daring bersama Seluruh Bawaslu di 11 Kabupaten dan 4 Kota, PPK dan Panwascam di 171 Kecamatan, PPS dan PKD di 1838 desa/kelurahan.
Di Pilkada 2024 ini, Kata Lugito KPU dan Bawaslu harus lebih keras dibandingkan dengan Pileg dan Pilpres.
“Ingat suara rakyat adalah suara Tuhan dalam menentukan Pemimpin lima tahun kedepan,”tegasnya didampingi Ketua Bawaslu Sullit Ardiles Mewoh, ketua KPU Sulut Kenly Poluan dan anggota Bawaslu Sulut llainya Steven Linu.
Lugito menegaskan agar KPU dan Bawaslu di Pilkada ini akan jadi sorotan publik.
“Teman-teman akan jadi bintang di Pilkada, dulunya tidak diperhatikan, kini jadi perhatian publik karena itu jangan berlebihan dan ‘overdosis’ apalagi over acting dilapangan karena pengawas, lakukan semua on the track,”lugas Lugito.
Lugito memberi apresiasi kepada KPU dan Bawaslu Sulut karena di Pileg dan Pilpres, Provinsi ini satu-satunya yang tidak terjadi Pemilihan Suara Ulang (PSU).
“Saya berharap ini akan berlanjut ke Pilkada, tidak terjadi PSU. Yang terpenting KPU dan Bawaslu memenej selalu para kandidat agar para peserta Pilkada diminimalisir pelanggarannya,”pungkas Lugito(at/sal)