harimanado.com,,JAKARTA- Proyek makan bergizi gratis (MBG) yang baru berjalan, butuh dana besar. Entah karena mengetahui anggaran MBG belum tercover dana APBN, timbul ide dari Ketua DPD RI Sultan B Najamudin di awal pekan ini.
Senator asal Bengkulu itu mengusulkan ide dana zakat untuk membantu program makan bergizi pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto. Namun, usul Najamudin kurang laris. Kurang mendapatkan respons termasuk dari pemangku kepentingan zakat seperti Majelis Ulama Islam (MUI), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), hingga ormas-ormas Islam.
Selain itu dari pihak istana, Presiden RI Subianto dan KSP AM Putranto pun sejauh ini menyatakan isyarat bahwa pemerintah sudah siap untuk memberi makan gratis anak-anak Indonesia pada 2025 ini.
Merespons hal-hal tersebut, Sultan Najamudin mengaku tak masalah, dan berdalih hanya sekedar mengusulkan untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan program MBG tersebut.
“Kita tidak masalah jika istana tidak berkenan dengan usulan penggunaan zakat, infak, dan sedekah untuk MBG,” kata Sultan
Anggota Komisi VIII Fraksi PDIP Selly Andriany Gantina meminta pemerintah berhati-hati terkait usulan penggunaan dana zakat untuk program MBG. Dia menegaskan pengunaan dana zakat sudah diatur secara hukum agama dan negara.
“Pendanaan program semacam ini lebih tepat jika bersumber dari APBN, CSR, atau sumber dana lain yang lebih fleksibel dalam penggunaannya,”katanya Kamis (16/1).
Anggota Komisi VIII Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid atau HNW menolak usulan penggunaan dana zakat untuk membantu program MBG.
Dia meminta pemerintah mengoptimalkan anggaran pelaksanaan MBG yang telah tersedia dalam APBN dan telah disetujui DPR.
“Jadi saya setuju dengan Pak Muhaimin Iskandar Menko (Pemberdayaan Masyarakat) kita itu yang beliau juga secara terbuka menolak makan bergizi gratis dari atau dengan sumber dari zakat,” kata HNW saat dihubungi, Kamis lalu.(cnn)
