AKRAB : Para peserta saat foto bersama usai menggelar diskusi.
MANADO–Organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan Garda NKRI tak henti-hentinya mengambil peran dalam situasi yang menerpa bangsa dan daerah Sulut tercinta ini. Terbukti, Senin (26/8) malam lalu, dengan mengangkat tajuk “Malam bakudapa Ormas Adat Sulawesi Utara, Garda NKRI menggelar dialog yang menggunakan tema “Mempererat Persatuan, Menjaga Kebhinekaan untuk Mencegah Konflik Sosial.
Kegiatan tersebut juga diketahui bekerjasama dengan Lingkar Mahasiswa Nusantara (Limanusa) dihadiri puluhan perwakilan ormas adat se Sulut, mahasiswa dan LSM.
Akademisi Unsrat Dr. Michael Mamentu mengatakan, kenapa konflik sosial dari era 90-an tidak selesai-selesai hingga sekarang. Kata dia, yang pertama adalah fasilitas atau kecemburuan sosial yang menumpuk dan akhirnya meledak diwaktu yang tidak tepat. Kedua adalah, problem hari ini bukan lagi perihal krisis ekonomi tapi krisis atau kehancuran peradaban atau benturan peradaban. Dan yang terakhir adalah, problem hari ini juga bukan soal kerukunan, tapi soal pemerataan atau proposional.
“Pemecahannya tidak bisa hanya 1 atau 2 orang. Jangan hanya pada tahap diskusi tapi kita juga harus sudah pada level action. Juga dilaksanakan oleh yang paling bawah hingga tingkat atas. Kelompok keagamaan hari ini juga sudah kehilangan substansi,”ujar dosen Fisip Unsrat itu.
Sementara itu, Sekjend Milisi Waraney Alan Parinusa mengungkapkan, bagaimana cara menghadapi atau meredam konflik sosial dengan cara pandang ormas adat tanya dia. Api kecil jangan dibiarkan. Harusnya dibongkar dari akar biar tidak semu. Menurutnya, konflik bisa diatasi lewat komunikasi. Sebagaimana tradisi orang Minahasa, semua akan tuntas di meja makan.
“Peran pemerintah ada dimana, posisi negara ada dimana. Seandainya pemerintah cepat merespon konflik yang ada, tidak akan ada persekusi di tanah Papua,” kata Parinusa.
Diketahui diakhir diskusi para peserta juga turut membaca point rekomendasi bersama. Pertama ormas adat harus dan siap menjadi garda terdepan dalam menangkal konflik sosial di tanah Sulawesi Utara.
Kedua Pemerintah harus cepat dan tanggap mengantisipasi peluang dan potensi terjadinya konflik sosial. Ketiga Pemerintah harus mau turun langsung duduk bersama ormas untuk mencarikan solusi sebelum terjadinya konflik.
Ke empat tidak menggunakan pendekatan kekerasan oleh aparat terhadap semua anak bangsa. Kelima ormas adat siap secara bersama menjaga kerukunan dalam kebhinekaan untuk Sulawesi Utara yang aman dan damai.(ctr9/fjr)
