Soal Larang Eks Napi Maju Pilkada, Ini Kata Bawaslu ke KPU

Foto Supriyadi Pangellu
MANADO–Terkait wacana Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggodok peraturan tentang pelarangan mantan narapidana mencalonkan diri pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 mendatang mendapat tanggapan serius dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pimpinan Bawaslu Sulut Supriyadi Pangellu saat diwawancarai mengatakan, KPU jangan sampai blunder kedua kalinya.
Menurut mantan Ketua Panwaslu Kabupaten Kepulauan Talaud itu, harusnya KPU mendorong revisi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, bukan malah memasukkan usulan pelarangan mantan napi ke Peraturan KPU. Kata dia, hal itu sesuai dengan amanat bangsa dan negara ini, karena tidak ada satu peraturan yang dapat menandingi undang-undang.
“Jika KPU tetap ngotot mendorong usulan tersebut, kami dengan tegas menyatakan KPU akan mendapati blunder kedua kalinya seperti di Pileg lalu. Karena sudah pasti hal ini akan menjadi gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan akan diterima. Karena hukum tertinggi itu adalah undang-undang,”ungkap Pangellu, kemarin.
Ia menambahkan, sehingga itu Bawaslu berharap KPU dapat bersama-sama mendorong revisi UU Pilkada. Karena kepentingan ini bukan hanya kepada Bawaslu semata, tapi untuk kepentingan bangsa dan negara.”Bawaslu menyetujui hal itu, akan tetapi baiknya dicantumkan dalam undang-undang Pilkada, bukan pada PKPU yang hanya aturan satu lembaga saja,”tandas mantan wartawan itu.(fjr)

Pos terkait