SERIUS : Seminar nasional saat digelar Ikatan Ahli Ekonomi Islam IAIN Manado, Kamis (31/10).
MANADO–Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) komisariat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado bekerjasama dengan Pengurus IAEI Pusat dan Kementerian Keuangan RI menggelar Seminar Nasional, Kamis (31/10). Acara tersebut mengangkat tema “Prospek keuangan Syariah Daerah Minoritas Muslim di Sulawesi Utara”.
Informasi yang diperoleh, kegiatan yang disalah satu Aula di Kampus Hijau tersebut dihadiri Keynote Speaker, Drs. Astera Primanto Bakhti, M.Tax–Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI. Pembicara, Hendri Tanjung, Ph.D, Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Wahyu Avianto, Direktur keuangan dan operasional Bank BNI Syariah.
Sementara itu, pembicara lokal, Delmus Puneri Salim, Ph.D, M.A. M.Res Rektor IAIN Manado dan Dr. Radlyah Hasan Jan, M.Si, Wakil Rektor Bidang Keuangan dan administrasi.
Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum mengatakan, bahwa dalam kepemimpinannya ia berharap mampu memberikan yang terbaik buat FEBI. Kata Bukido salah satu upaya adalah menghadirkan IAEI Komisariat IAIN Manado sebagai langkah awal membuka jaringan di tingkat nasional. Acara ini sendiri menurutnya dihadiri berbagai kalangan, dari instansi pemerintah provinsi Sulawesi Utara, kalangan praktisi perbankan se kota Manado, dan civitas akademika IAIN Manado.
“Sulut secara ekonomi mengalami pertumbuhan lebih tinggi dari pada tingkat nasional. Kemiskinan juga hanya 7% dan nasional 9%. Maka ini merupakan hal yang menarik bagi pengembangan ekonomi Islam, mengingat ternyata tingkat kemiskinan pada masyarakat muslim di Sulut lebih tinggi dibandingkan wilayah lain. Bolaang Mongondow Selatan (13,6%) dan Bolaang Mongondow Utara (3,6%).
Tantangan ini harus dijawab oleh praktisi dan akademisi ekonomi Islam, mengingat lembaga syariah di Indonesia masih sangat minim, yakni 34 bank syariah, 58 asuransi syariah, 7 modal Ventura syariah, 164 bank pembiayaan rakyat syariah, sekitar 5.000 lembaga keuangan mikro syariah dan 1 Pegadaian Syariah,”beber peraih Doktor di Universitas Sam Ratulangi itu.
Lanjutnya, Pemerintah pusat sedang menyusun masterplan arsitektur keuangan syariah nasional (MAKSI 2019-2024). Penguatannya adalah: halal value chain; keuangan syariah; UMKM dan ekonomi digital.
“Sementara tantangan lain adalah market share di daerah masih rendah dan terlebih lagi tingkat literasi tentang ekonomi syariah masih sangat rendah. Demikian paparan Dirjen perimbangan keuangan Kementerian Keuangan RI, Astera P. Bhakti,”ujar Bukido.
Sementara itu, Rektor IAIN Manado Delmus Puneri Salim menuturkan, bahwa perkembangan ekonomi Islam dunia dimulai tahun 1970an. Karena meningkatnya pendapatan perkapita Timur Tengah meningkat drastis. Kata dia, sehingga kekuatan ekonomi meningkat dan mencoba membangun poros baru kekuatan ekonomi yang sejalan dengan ajaran Islam yang dianut mayoritas muslim di Timur Tengah.
“Indonesia sendiri memulainya tahun 1990an karena krisis ekonomi yang melanda hampir seluruh dunia. Geliat ekonomi Islam di Indonesia semakin meningkat karena adanya dukungan negara dalam membangun regulasi terkait ekonomi Islam,”terangnya.
Ia menambahkan, terkait layanan lembaga keuangan syariah yang dianggap belum mampu memberikan layanan yang diinginkan. “Sehingga ini PR buat praktisi perbankan memperbaiki dan meningkatkan layanan sehingga semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keuangan Islam,”tandas Puneri.(tr12/fjr)
